Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra Buka Musrenbang Kecamatan Teweh Selatan

  • Whatsapp

Lintaskalteng.com I MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kecamatan Teweh Selatan Tahun 2019 di Aula Kantor Kecamatan Teweh Selatan yang dihadiri oleh Unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, Unsur Tripika Kecamatan Teweh Selatan, Kepala Desa se- Kecamatan Teweh Selatan dan tamu undangan lainnya.
Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah dalam sambutanya yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Rabu (13/2) menyampaikan peyelenggaraan Musrenbang sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Didalam Musrenbang terdapat keterlibatan stake holder dengan berbagai prioritas, rencana dan kepentingan masing-masing.

“Lebih lanjut tujuan Musrenbang ini pada khususnya, menyinkronkan hasil-hasil kesepakatan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan peyusunan RAPD Tahun 2020,” tutup Sugianto Panala Putra mengakhiri sambutan Bupati.
Ketua panitia pelaksana Camat Teweh Selatan, Ir. Sugeng menyampaikan Musrenbang Kecamatan Teweh Selatan dilakukan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbangdes yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan.
Sugianto Panala Putra dalam Musrenbang memberikan penetesan vitamin A pada balita, penyerahan obat-obatan serta secara simbolis menyerahkan langsung satu unit water suplay kapasitas 4.000 liter, satu unit mobil angkutan personil, dua unit motor trail, satu buah tandon air portable kapasitas 3.000 ribu liter dan sepuluh buah pompa panggung kepada pejabat desa setempat.
Musrenbang di Kecamatan Teweh Selatan ditutup oleh Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra yang dalam stressing Bupati Barito Utara menyampaikan bahwa rumusan usulan prioritas harus memenuhi hak-hak dasar masyarakat, harus berbasis pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta harus memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat dengan membuka ruang partisipasi pada elemen masyarakat sehingga masukan dan usulannya bisa lebih komprehensif. (Red-Lintakalteng.com/Diskominfosandi).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *