DI DUGA KEBAL HUKUM, MANAJEMEN PT BAK ABAIKAN MASALAH GAJIH RATUSAN KARYAWAN

  • Whatsapp

Lintaskalteng.com I MUARA TEWEH – Polemik yang tiada akhir dari perjuangan ratusan karyawan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) PT. Berjaya Agro Kalimantan (PT. BAK) dibidang perusahaan sawit menuai kontroversi, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil sikap tegas untuk penyelesaian masalah gajih karyawan ini.
Melalui hearing yang kesekian kalinya mengenai gajih karyawan PT. BAK sepertinya masih menemuai jalan buntu, hal ini disebabkan tak satupun batang hidung dari manejemen PT BAK menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di gedung DPRD Barut, Selasa (19/2).

 
Hearing tersebut menindaklanjuti surat Disnakertrans no 566/214/PK.10/1/Nakertrans tanggal 23 januari 2019 perihal perhitungan pembayaran upah pekerja termasuk denda yang harus di bayar oleh manejemen PT BAK.
Melihat ulah Manejemen  PT BAK yang tidak menghadiri RDP tersebut sejumlah Anggota Dewan yang hadir dalam RDP tersebut berang, mereka mempertanyakan keseriusan dari Manejemen PT. BAK untuk menyelesaikan persoalan gaji karyawannya tersebut.


Bahkan dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Barut Sugianto Panala Putra mengungkapkan bahwa Bupati pernah mengundang pihak manajemen untuk bertemu membahas masalah ini namun tidak ada satupun perwakilan PT BAK yang hadir.
“Bapak Bupati sudah pernah mengundang pihak PT BAK untuk melakukan pertemuan membahas nasip karyawan ini namun tidak satupun perwakilan dari PT BAK yang hadir, sehingga kami sebagai pemerintah daerah merasa dilecehkan oleh ulah mereka”, papar Sugianto.

Usai kegiatan awak media mengkonfirmasi langsung kepada Kabid Ketenagakerjaan SD. Aritonang mengatakan karena managemen PT.BAK tidak hadir saat hearing dengan DPRD dan juga pihak Pemerintah Barut, maka akan dilakukan upaya jemput paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengawas ketenagakerjaan atau penyidik pegawai negri sipil dan berkordinasi dengan penyidik kepolisian.
“Nanti yang memanggil pemilik PT.BAK adalah penyidik pegawai negri sipil dari Dinas Provinsi Kalteng, kalau pemilik PT BAK tidak hadir dalam waktu yang telah di tentukan maka akan kita tangkap dengan kurungan badan,” tegas Aritonang
Ia juga menambahkan pemegang saham PT. BAK berdasarkan akte notaris perusahaan yang baru adalah Burhansyah, harus bertanggungjawab kepada para karyawannya, dan secepatnya menyelesaikan masalah ini.

Terpisah, Perwakilan dari pihak karyawan Kurutmiadi, menyampaikan bahwa pihaknya menanggapi hasil RDP dengan DPRD dan Pemerintah Daerah menyatakn sangat tidak puas dengan hasil yang telah di sepakati.
“Mungkin setelah ada pemanggilan paksa terhadap pemilik PT. BAK maka di situ akan ada kejelasan tentang nasip karyawan, jadi sesuai dengan kesimpulan rapat tadi maka kami meminta segera kepada pihak terkait untuk melakukan pemanggilan paksa kepada pemilik PT.BAK,” ungkapnya.
Kami berharap kata Kurutmiadi, dalam waktu satu dua hari ini agar ada kejelasan apakah pemilik PT.BAK bisa di panggil secara paksa untuk menyelesaikan masalah pembayaran gajih karyawan yang tidak di bayar ini. (Tim-Lintaskalteng)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *