TAK GENTAR… KPK NAS Siap Bangun Kerjasama Dengan Pemerintah/Swasta Perangi Korupsi

  • Whatsapp

MEDAN, lintaskalteng.com – Guna kurangnya kontrol sosial dari pemerintah dan lembaga lainnya “Ermansyah dan kawan kawan yang ada se nusantara mengambil kesepakatan bersama masing masing perwakilan di seluruh provinsi se indonesia. mengambil langkah yang sangat exstrem dan berani dalam pembentukan suatu lembaga kontrol sosial.

Adapun pembiayaan pembuatan notaris pendirian dengan cara melalui swadaya masing pengurus atau pendiri menyumbangkan uang untuk pembiayaan membentukan organisasi/komunitas yang bergerak di bidang kontrol sosial sifatnya kelembagaan LSM KPK NAS yang disingkat Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional.
“Ermansyah mengatakan berdirinya Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional disingkat KPK-NAS mengacu pada Pasal 1 Ayat(2)&(3) UUD 1945. TAP. MPR.RI NO.XI/MPR.RI/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.3.UU.RI NO.8 THN 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 4.Psl.41 UU.RI No.31 thn.1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Inpres.RI No.5 thn.2004 tentang Tim koordinasi Pemberantasan tindak pidana korupsi( tim tastipikor) .7. AD/ART KPK-NAS. Petujuk pelaksanaan kerja dan petunjuk teknis (Juknis) yang sudah diatur dalam undang undang pemerintah.”ungkapnya. Maksud dan tujuan adalah membantu Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengadakan/melaksanakan pengamatan, penelitian ? Penyelidikan dan pengawasan melalui peran sosial Kontrol terhadap penggunaan uang negara dalam pelaksanaan proyek pemerintah baik pusat maupun daerah hingga pada lembaga/ instansi badan usaha milik Negara dan Swasta lainnya. Lanjutnya termasuk didalamnya membantu dalam mewujudkan insan pejabat yang bersih dan berwibawa memberikan masukan serta saran pendapat yang positif kepada Pemerintah yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pemerintah dan BUMN/Swasta secara maksimal. “Membina, mengadvokasi dan memberikan penyuluhan hukum kepada Seluruh Aparatur dan anggota masyarakat untuk mengerti hukum dan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia meningkatkan/menciptakan indonesia yang beradap dan berahkhlak sesuai dengan Pancasila,” ucapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *