ANTISIPASI… Sengketa Pemilu 2019, MK Gelar Bimtek Dengan DPN Peradi

  • Whatsapp

SURABAYA, lintaskalteng.com – lintaskalteng.com – Mahkamah Konstitusi kembali gelar Bimbingan teknis bagi para Advokat. Ketua MK Anwar Usman bersama ketua umum peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan wakil sekjen peradi Rivai Kusumanegara membuka kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan Mengantisipasi sengketa hasil Pemilihan Umum tahun 2019 bagi anggota Peradi, Jumat lalu di Surabaya.

Acara yang berlangsung tiga hari tersebut, resmi dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Wakil Sekjen Peradi Rifaii Kusumanegara. Dalam sambutannya, Anwar mengatakan bahwa Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada 17 April 2019, yang merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, nantinya para pemilih harus membawa 5 surat suara untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.   Dia mengatakan, situasi sekarang ini, harus diakui bahwa semakin dekat pemilu, maka situasi politik akan semakin ramai karena masing-masing calon, terutama tim sukses dan partai politik saling serang. Terlebih lagi, pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia yang digelar secara serentak pada tahun 2019 ini menjadi pemilu paling sulit di dunia karena akan dilakukan secara serentak. Sama seperti di Indonesia, lanjut Anwar, pemilu di Amerika juga dilaksanakan secara serentak. Dalam setiap pemilihan, warga negara Amerika memilih pemimpin negaranya. Bedanya, pemilihan di Amerika diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Mirip dengan Indonesia, lanjut Anwar, mayoritas pemimpin dan wakil rakyat di Amerika dipilih secara langsung. Artinya, jumlah suara yang diperoleh calon berbanding lurus dengan jumlah warga yang memilihnya.   Menurut Anwar, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014 lalu. “Pemilu pertama bagi Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Apalagi waktu tinggal 3 minggu lagi suasana semakin panas dan semakin ketat persaingannya,” jelasnya. MK sebenarnya berharap proses pemilu baik pileg maupun pilpres cukup berakhir di KPU. Dan sebenarnya  siapa yang berhak duduk sebagai anggota DPR termasuk presiden, telah diketahui dari lauhul mahfudz. Namun, apabila nanti salah satu pihak tidak puas atas ketetapan dari KPU, sehingga, MK yang akan menentukan siapa yang akan terpilih. “Karena itu jalannya konstitusi yang diberikan oleh para caleg, maka MK tidak bisa menghalanginya,” ujar Anwar Usman di hadapan para peserta bimtek.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *