INVESTIGASI..!!! AMPHIBI Terima Laporan Dugaan Pencemaran Lingkungan Dari Nelayan Mekar Muara Gebong

  • Whatsapp

BEKASI, lk.com – Adanya keluhan dan pengaduan masyarakat nelayan Pantai Mekar Muara Gembong Kabupaten Bekasi kepada AMPHIBI tentang dugaan pencemaran menjadikan tantangan baru terhadap Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI).

Setelah mendapat laporan dari masyarakat dan tokoh nelayan pantai mekar terkait beberapa permasalahan lingkungan, team Investigasi AMPHIBI yang dipimpin langsung ketua umum Agus Salim Tanjung So,si melakukan kunjungan ke desa muara jaya pantai mekar muara gembong Kabupaten Bekasi.
Dalam kunjungannya ketua umum AMPHIBI yang didampingi koordinator investigasi Gregorius Boris dan Jhon ambon disambut tokoh masyarakat setempat “Amen” dan para nelayan setempat. Kecamatan muara gembong terdapat enam desa, yakni desa pantai bahagia, desa pantai mekar, desa pantai bakti, desa pantai harapan jaya, desa pantai sederhana dan desa jaya sakti. Seluruh masyarakat setempat mengeluhkan tentang pencemaran air yang diduga bersumber dari sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL). Sesampai dilokasi dimana masyarakat dan nelayan telah berkumpul, team investigasi AMPHIBI mengadakan rapat dan tanya jawab dengan masyarakat, nelayan desa pantai mekar. Dalam tanya jawab tersebut, berbagai keluhan dilontarkan nelayan dan tokoh masyarakat kepada team investigasi AMPHIBI. Taryono salah satu nelayan menyampaikan bahwa pencemaran dari sungai cikarang bekasi laut CBL benar-benar telah merugikan masyarakat. “Kami sebagai nelayan meminta kepada pemerintah kabupaten bekasi dan pusat agar pembuangan limbah industri ke kali cbl tidak lagi terjadi, sehingga berdampak pada penghasilan kami yang tadinya bisa mendapat 200 ribu sampai 300 ribu perhari, kini hanya bisa mendapat 20 sampai 50 ribu perhari, kadang kami seharian melaut sering tidak mendapat uang sama sekali,” kesal Taryono Sementara tokoh tertua setempat bernama Sayian yang telah berumur 97 tahun menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak mengawasi perusahaan/industri dalam pengelolaan air limbahnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *