UNTUK DIKETAHUI..! Ini Mekanisme Dalam PP 71/2000, LSM Sebagai Pelapor Tipikor

  • Whatsapp

REDAKSI, lintaskalteng.com | Maraknya kasus tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi perhatian Pemerintah dan penegak hukum lebih lagi jadi sorotan publik masyarakat desawa ini, namun tidak lepas dari dari itu masyarakat juga ambil bagian dalam pemberantasan korupsi tersebut, namun dengan cara yang telah diatur oleh Undang-undang.

Dalam pelaksana bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelapor atas suatu tindak pidana korupsi (Tipikor). Walaupun bukan sebagai korban secara langsung atas suatu tindak pidana korupsi akan tetapi LSM dapat mengajukan pengaduan atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.
Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memerangi kejahatan korupsi yang telah masuk pada segala lini kehidupan dan lapisan di masyarakat baik dari pusat hingga sampai daerah dan pelosok Desa. ​Setiap orang, organisasi masyarakat dan LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan TPK, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) atau KPK, dimana sebagai landasan hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000. ​Dalam PP tersebut mekanisme Pengaduan pun juga diatur, bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis. Walaupun peraturan yang ada menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk lebih meningkatkan efektifitas tindak lanjut atas suatu perkara, maka pengaduan yang diterima masyarakat hanya berupa pengaduan tertulis.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *