MEGAWATI TUNTUT GANTI RUGI, PBS PT. PMM CAPLOK KEBUN MILIKNYA SERTA AKAN UNGKAP KEBERADAAN HGU

  • Whatsapp

GUNUNG MAS, lintaskalteng.com | lagi-lagi perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang kommoditi tanaman buah segar kelapa sawit perusahaan PT. Prasetya Mitra Muda (PMM) caplok tanah warga Desa Bereng, Kecamatan Ruangan, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng). Terungkapnya bukti nyata bahwa PT. PMM telah melakukan pencaplokan lahan milik warga berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 100 meter dengan luas ± 5 hektar serta berita acara pemeriksaan tanah perkebunan karet yang telah gusur dengan menggunakan excavator pada tanggal 2 Desember 2018 lalu,” terang Megawati kepada media online lintaskalteng.com melalui rilise perssnya.

Tidak berhenti sampai disitu, kami selaku pemegang hak atas tanah adat karena merasa dirugikan oleh pihak manajemen PT. PMM telah mengirim sosamsi tuntutan ganti rugi melalui Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum Kalteng yang dipimpin Erko Moria dkk, pada tanggal 12 Agustus 2019 lalu,” terangnya. Alhasil, pertemuan terakhir dengan pihak perusahaan tidak mendapatkan hasil karena pihak perusahaan hanya bisa membeli tanah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektar, tetapi itukan kalau orang menjual lahan, sedangkan saya tegas sejak awal tidak pernah mau menjual lahan tersebut kepada PT. PMM atau kepada siapapun. Bagi saya dan keluarga kebun karet yang digusur PT. PMM tersebut merupakan aset berharga dan dari hasil menyadap karet tersebut kami telah sejak lama mendapatkan penghasilan, sekarang setelah kebun karet dirusak dan kemudian ditanami kelapa sawit oleh PT. PMM tersebut, kami mengalami kerugian baik materil maupun moril,” beber Mega. Lanjut Megawati, sangat disayangkan apabila PT. PMM tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut akan terungkap bahwa Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. PMM yang didasarkan pada Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014 menjadi batal dengan sendirinya atau dengan kata lain batal demi hukum karena jelas penerbitan hak guna usaha dilakukan diatas tanah milik orang lain/ terdapat kepemilikan pihak lain atau dengan kata lain penerbitan Hak Guna Usaha untuk dan atas nama PT. PMM atas tanah di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng masih tidak bebas dari kepemilikan pihak lain/ pihak ketiga, padahal salah satu Diktum dalam Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 153/HGU/BPN RI/2014, Tanggal 21 Oktober 2014 telah tegas menyatakan bahwa : “Penerima Hak Guna Usaha dilarang untuk menyerahkan pengusahaan tanah hak guna usaha tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.” Kalimat batal dengan sendirinya sebagaimana salah satu Diktum dalam Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 153/HGU/BPN RI/2014, Tanggal 21 Oktober 2014 sejalan dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) yang diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018,” urainya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *