KPAI DUKUNG BUKA SEKOLAH TAHUN 2021, TETAPI PERSIAPAN DAN KONTROLNYA JANGAN HANYA PEMDA

  • Whatsapp

JAKARTA | Setelah 9 (Sembilan) bulan melakukan Belajar Dari Rumah (BDR), Pemerintah pusat memutuskan melakukan relaksasi kembali terhadap SKB 4 Menteri. PJJ fase pertama maupun fase kedua yang masih saja sarat masalah dan sulit diatasi sekolah dan daerah, bahkan PJJ fase 2 sudah memakan korban jiwa 4 peserta meski pemerintah dan daerah dan Pemerintah pusat kerap membantah.

Selain kendala PJJ, kuatnya desakan orangtua di sejumlah daerah menjadi factor pendorong pemerintah pusat membolehkan sekolah dibuka kembali. SKB 4 Menteri yang membolehkan pembukaan sekolah di zona hijau, kemudian di relasksasi dengan mengijinkan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning.

Pada 20 November 2020, pemerintah kembali merelaksasi SKB 4 Menteri dengan membolehkan pembukaan sekolah di semua zona, namun ijin dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun dasar pijakannya adalah daerah lebih tahu wilayahnya sendiri. Bahkan penyiapan infrastruktur dan tes swab untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga diserahkan pada APBD.

“Menyerahkan kepada Pemerintah Daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, menurut saya bentuk lepas tanggungjawab. Seharusnya bukan diserah Pemda, akan tetapi dibangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi dan pengaduan yang terancana baik sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah,” pungkas Retno.

Retno menambahkan,”dengan demikian tugas dan tanggungjawab dalam melindungi anak-anak demi kepetingan terbaik bagi anak di masa pandemic dapat terwujud. Karena buka sekolah bukan hanya berpedoman pada separuh jumlah siswa dan Protokol/SOP 3 M saja, tetapi perlu menyiapkan infrastruktur AKB, biaya tes swab, dan ujicoba kepatuhan seluruh warga sekolah terhadap protocol kesehatan . Kalau APBD tidak mampu membiaya bagaimana? Apa kita biarkan sekolah berpotensi kuat menjadi kluster baru?”

KPAI Pengawasan Persiapan Buka Sekolah 48 Sekolah pada 8 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota

Sebagai lembaga pengawas dalam perlindungan anak, maka relaksasi SKB 4 Menteri yang membolehkan buka sekolah di zona hijau dan zona kuning, mendorong Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti memprogramkan serangkaian pengawasan di sejumlah daerah atas implementasi SKB 4 Menteri sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dan protocol/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan.

Ada 8 Provinsi yang diawasi atau ditinjau KPAI, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogjakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapula provinsi yang diawasi oleh mitra KPAI, yaitu KPAD/KPAID yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada keterlibatan pemantauan dari jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). “Untuk kabupaten Madiun, Jawa Timur, KPAI akan melakukan pengawasan langsung pada 18-20 November 2020”, ujar Retno.

Adapun kota/kabupatennya meliputi : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kota Bandung, Kota Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Solo, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Yogjakarta, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kota Madiun, dan lain-lain.

“Sekolah yang saya datangi langsung mencapai 30 sekolah dari total 48 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA.SMK. Kota Madiun (Jawa Timur) baru saya didatangi Kamis(19/11), sehari sebelum pemerintah merelaksasi SKB 4 Menteri untuk ketiga kalinya” urai Retno.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *