Legalitas Perusahaan

SEJARAH SINGKAT :
Didirikan pada tanggal 12 Oktober 2018 memang media kami ini terhitung masih belia berbeda jauh dengan media siber ternama yang sudah bergerak sejak lama. Namun hal itu tidak menyurutkan niatan kami untuk ikut berpartisipasi membangun dan mencerdaskan bangsa Indonesia melalui penyebaran informasi yang inspiratif dan aspiratif serta ikut memberantas informasi hoax yang selama ini menjadi momok menakutkan.

www.lintaskalteng.com juga mengajak semua pihak seperti TNI, Polri, Pemerintah dan Swasta agar bisa bekerjasama membangun informasi yang bermutu, berisi dan layak di publikasikan. Selain itu www.lintaskalteng.com selalu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan setiap peliputannya. Menggali para Narasumber yang akurat dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan), www.lintaskalteng.com juga menggembleng para Reporternya untuk terus menggali ilmu jurnalistik agar dapat bekerja secara profesional.

Visi : Melalui platform media siber www.lintaskalteng.com kami berusaha mengentaskan berita hoax dan mencerdaskan bangsa dengan informasi yang inspiratif dan aspiratif.

Misi : Menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan akuntabel agar dapat diterima oleh khalayak masyarakat luas khususnya Kalimantan Tengah Inonesia pada umumnya.

Media online www.lintaskalteng.com Berdiri dibawah Perusahaan Pers :
PT. LINTAS CAHRAWALA PERSS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor Surat Keterangan :
AHU-0060403.AH.01.01.TAHUN 2020

Notaris :
AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, SH., M.KN

Nomor Akta / Tanggal Akta :
10 / 22 Oktober 2020

SKT KPP Pratama Muara Teweh :
Nomor : S-5055KT/WPJ.29/KP.0903/2020

NPWP : 96.184.884.4-714.000

Sebagaimana telah sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Ini diperkuat dengan Surat Edaran Dewan Pers tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers; di mana setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Mengacu Pasal 1 angka 2 UU Pers, badan hukum untuk penyelenggaraan Usaha Pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers.

Media ini berdiri sebagai dedikasi untuk Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, Segala Informasi Tentang kami Akan ditayangkan Melalui Website resmi  www.lintaskalteng.com  dan selalu diUpdate.